Hiburan Baru Rakyat Indonesia, Ahok vs DPRD

Setelah beberapa minggu "dihibur" dengan drama adu kuat antara KPK dan Polri yang (sementara) berujung pada pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan dan penetapan status terngka dua ketua KPK non aktif, kini kembali hadir "drama baru" yang tak kalah seru yakni perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) versus DPRD. Sebut saja judulnya "Kisruh APBD : Berebut Benar Antara Eksekutif dan Legislatif".

Drama baru yang satu ini mungkin lebih seru ketimbang drama KPK vs Polri, karena seorang Ahok akan tos-tosan dengan 106 anggota DPRD DKI.

Belum kelihatan hasilnya karena DPRD baru saja mengetok palu menyetujui Hak Angket (Hak untuk melakukan penyelidikan) sedang Ahok baru saja menyerahkan segepok bukti-bukti kebrobrokan DPRD kepada KPK setelah mengadu ke Presiden Jokowi. 

Banyak yang ingin melihat akhir dari tos-tosan ini dan menjawab 2 (dua) hal, Pertama, apakah Ahok mampu membuktikan tudingannya atas dana siluman sebesar 12,1 T yang muncul dalam APBD 2015 DKI Jakarta atau tidak. Lebih-lebih karena Ahok terlanjur menyebut bahwa dana siluman ini merupakan ulah dan titipan dari oknum-oknum anggota DPRD. Kedua, apakah justru DPRD yang berhasil menelikung Ahok dan berakhir pada pemakzulannya.

Seperti diketahui bahwa dunia politik selalu menawarkan kejutan. Siapa tahu akan muncul hasil seperti praperadilan Budi Gunawan yang unbelievable dan telah membuat terkapar banyak orang karena mengalami stroke politik secara mendadak..

Terkait dengan dana siluman yang menjadi pemicu perseteruan ini, dana sebesar itu adalah paket pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) dan alat-alat lainnya untuk beberapa sekolah di Jakarta. Pengadaaan barang ini adalah kali kedua dimana tahun 2014 lalu masih bisa teralisasi karena Ahok belum menerapkan e-Budgeting dalam penyusunan APBD. 

Penelusuran beberapa media menyebutkan bahwa pemenang tender pengadaan UPS tahun 2014 disebut banyak kejanggalan. Perusahaan yang disebut sebagai pemenang tender ternyata tidak bergerak dalam bidang yang terkait dengan UPS, bahkan ada yang tidak tahu kalau alamatnya dipergnakan sebagai peserta tender.

Sebagai contoh adalah  PT Frislianmar Masyur Mandiri yang beralamatkan di Jalan Pramuka Nomor 19 A, Jakarta Timur. Tidak ada nama perusahaan dimaksud di alamat ini karena yang ada adalah sebuah percetakan dan foto copy dengan nama PD Wirasaba (baca disini). Keanaehan juga ditunjukan pemenang tender yang dari Sidoarjo Surabaya. Perusahaan yang disebut sebagai pemenang tender UPS senila 5,8 Milyar itu hanyalah perusahaan pengolah tepung ikan. Nah, lho ?

Orang awam pasti dibuat gedek-gedek dan geleng-geleng dengan realita ini. Bila tuduhan Ahok terbukti maka betapa bejatnya wakil rakyat itu ternyata. Mereka meraih simpati rakyat hanya untuk menipunya kembali. Lalu siapa yang diwakilinya di lembaga wakil rakyat yang terhormat itu. Para wakil rakyat ternyata tidak benar-benar memikirkan kepentingan rakyat tetapi memikirkan perutnya sendiri.

Satu hal lagi, ternyata tindak pidana korupsi APBD terjadi bila terdapat kompromi antara eksekutif dengan legislatif. Dalam kasus Ahok vs DPRD ini, untung saja DKI menerapkan e-Budgeting yang transparan. Pertanyaannya, bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak menerapkan e-budgeting dalam penentuan APBD dan hanya diketahui lembaga eksekutif dengan legislatif. Siapa yang akan mengontrolnya?

Tapi sudahlah, mari kita lihat pertunjukan baru ini dengan istigfar terlebuh dahulu, astagfirullahaladzim !