Selamatkan Indonesia Berarti Pengentasan Kemiskinan

Pilpress 2014 ini menciptakan kecemasan tersendiri bagi saya, kalau-kalau terjebak pada kesalahan fatal dengan memilih capres yang salah. Saya sengaja membiarkan pikir mengembara dengan tidak segera menentukan pilihan apakah Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK yang saya rencanakan sampai debat putaran terakhir.

Memilih salah satu dari keduanya membutuhkan kedewasaan pemikiran. Apalagi pilihan tersebut harus diputuskan ditengah wacana-wacana hitam (black campaign) yang sangat membingungkan hingga sangat sulit dibedakan antara fakta dan fitnah, kebenaran dan propaganda, kebijakan atau kelicikan. 

Apa yang saya lakukan menjadi kehati-hatian "wong cilik" dalam memilih pemimpinnya. Wong cilik yang belum merasakan menjadi orang Indonesia seutuhnya dengan mencicipi manisnya keadaan yang "gemah ripah loh jinawe toto tentrem kerto raharjo"- melalui pergantian banyak pemimpinnya. 

Alih-alih toto tentrem kerto raharjo yang menempati kasta tertinggi dari sebuah tujuan hidup bermasyarakat, mencicipi gemah ripahnya saja sering terhalang kenaikan tarif dasar listrik. Sumpah, lagi-lagi ibu rumah tangga seperti saya menuai kenyataan pahit, karena harga-harga ikut-ikutan melonjak naik. Piye perasaanmu, apakah setiap hari harus makan sayur bening dan ikan asin melulu karena menghemat uang belanja yang terkoreksi karena kenaikan biaya listrik dan harga-harga kebutuhan pokok ? 

Selebihnya, memilih satu satu di antara keduanya adalah hak prerogatif saya. Sangat pribadi dan tidak dapat diganggu gugat. Ada paremeter tersendiri dalam pandangan saya tentang siapakah presiden republik ini untuk 5 tahun ke depan salah satunya adalah capres yang memberikan porsi besar pada pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (prosperity and welfare) dan kependudukan dalam visi dan misinya.

BERGABUNG BERSAMA #INDONESIASATU

Saya memutuskan memilih #IndonesiaSatu. Pilihan yang seharusnya saya ambil setelah debat terakhir.  Saya telah berubah pikiran dan bersedia dicerca bagi yang telah membaca postingan-postingan saya sebelumnya. Tetapi ketahuilah, ada pertimbangan tersendiri secara logika yang saya yakini kebenarannya, kenapa "nadzar" itu harus terputus pasca debat putaran ketiga saja.

Rasanya akan sia-sia bila menunggu hingga babak akhir, itu berarti menyerahkan diri sendiri sekedar sebagai objek yang harus diselamatkan ketimbang menjadi bagian dari para patriot yang berjuang untuk menyelamatkan Indonesia. 

Saya tidak mau menjadi oportunis dengan mengakui keberhasilan perjuangan orang lain karena terlambat memutuskan. Mempercepat keputusan, berarti mempunyai kesempatan untuk menyebarkan virus-virus gelora SelamatkanIndonesia kepada siapa saja, minimal kepada saudara dekat, teman-teman di socmed dan tulisan-tulisan di blog. 

#SELAMATKANINDONESIA DARI LEDAKAN PENDUDUK DAN KEMISKINAN

Prabowo pernah mengatakan itu dalam debat putaran ketiga (22/6). Sejujurnya Jawaban Prabowo ini-lah yang meruntuhkan "nadzar" saya seharus menentukan capres setelah putaran kelima. Jawaban yang diluar ekspektasi saya bagi mantan seorang mantan jendral seperti Prabowo. Kenapa demikian ?

Saya pemuja kesejahteraan masyarakat (welfare), karena itu sejatinya tujuan utama sebuah negara dan harapan seluruh rakyat. Garis finish pencapaian idealisme kesejahteraan masyarakat adalah manakala terpenuhi sandang, pangan dan papan secara merata. Ini berarti tidak ada kompromi terhadap kemiskinan yang diyakini sebagai ancaman sesungguhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prabowo-Hatta serius memikir ini ! 

Mari kita lihat. Mencermati tren kemiskinan di Indonesia, dari total penduduk saat ini sebanyak 251.160.124 Jiwa, paling tidak terdapat 17,8% atau 44,7 juta jiwa berada di bawah garis kemiskinan dan ini cenderung mengalami kenaikan terus menerus. 

Data kemiskinan yang direlease oleh BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukan bahwa indek kedalaman kemiskinan naik dari 1,75% di Maret 2013 menjadi 1,89% di tahun 2014. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43% menjadi 0,48%. Apakah artinya? Data ini menunjukan kecenderungan kemiskinan di Indonesia semakin parah dimana cenderung mendiami pedesaan dari pada perkotaan, dengan prosentase index 2,37% : 1,41%. 

Menyimak Grand Design Indonesia 5 tahun kedepan yang terumuskan dalam visi dan misi Prabowo-Hatta, saya menemukan banyak wacana yang membuat saya sepaham. Terkait dengan upaya mengatasi kemiskinan, paling tidak ada 3 (tiga) hal mendasar. Walaupun tidak tersusun secara lebih khusus akan tetapi saya bisa meraba esensi yang diharapkan.

a. Mempekuat Program Keluarga Berencana (KB)

Program ini monumental sekali diera 1980-an hingga sanggup mengendalikan jumlah penduduk Indonesia dalam tataran aman yakni 2,3 kelahiran dari 100 juta kelahiran. Dunia Internasional mengakuinya hingga program ini menjadi project percontohan di beberapa negara berkembang lainnya.  

Masalah kependudukan dan kemiskinan selalu segaris. Siapapun presidennya, jika terjadi pembiaran masalah ini sama halnya memelihara "bom waktu" dan akan mewariskan malapetaka bagi generasi selanjutnya. Ledakan penduduk kembali terjadi karena melemahnya program KB yang terasa sejak 2007. Akibatnya menempatkan Indonesia menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan jumlah 251,160,124 jiwa atau 4% dari keseluruhan populasi dunia. 

Sebenarnya dalam dimensi ketahanan nasional, jumlah penduduk merupakan modal dasar, sayang sekali di republik ini tidak terjadi anomali karena selalu diimbangi dengan tumbuhnya kemiskinan. Sedangkan kemiskinan itu sendiri ibu dari munculnya pengangguran, kriminalitas, konflik sosial dan kemunduran daya saing nasional. 

Masalah kependudukan memang tidak dapat diselesaikan dalam kurun satu periode kepemimpinan. Terbukti setidaknya pada jaman Order Baru membutuhkan waktu hampir separuh dari 32 tahun kepemimpjnan Presiden Soeharto. Harusnya program Keluarga Berencana (KB) tidak terpengaruh siapapun presidennya, atau sebut saja sebagai program abadi. 

Perlu dipahami bahwa banyak-sedikitnya jumlah penduduk akan mempengaruhi PDB nasional sebuah negara yang dipakai sebagai paramater menghitung kemakmuran. Oleh karena itu, menurut saya Keluarga Berencana patut menjadi prioritas dalam semangat menyelamatkan Indonesia Prabowo-Hatta kelak. 

b. Reformasi Pendidikan

Kemiskinan tidak sekedar masalah pemerataan hasil pembangunan akan tetapi juga masalah mentalitas. Oleh karenanya, mengatasi kemiskinan paling ideal adalah dengan mengubah pola pikir dan mentalitas masyarakat dengan menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan yang layak bagi masyarakat secara masif. 

Mencermati visi-misi Prabowo-Hatta tentang reformasi pendidikan, saya menemukan satu poin penting yakni mengambil alih beban biaya pendidikan dasar 12 tahun oleh negara. Ini akan menjadi kebijakan yang populis dan sangat berpihak kepada rakyat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Apalagi kebijakan ini diiringi dengan penghapus pajak buku pelajaran, penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin. Rakyat berhak menunggu realisasi ini kelak.

Namun demikian, yang perlu dipersiapkan adalah sistem yang ideal dan instrument kontrolnya. Karena hampir rata-rata ketika muncul program baru, masalah baru pun muncul. Akhirnya tumpang tindih dan mengakibatkan program gagal yang akhirnya menjadi beban anggaran serta mengorbankan kepentingan lain yang sama pentingnya. 

Tetapi saya yakin, strategi realokasi dan peningkatan efisiensi pos pos belanja pendidikan dalam APBN yang tidak efektif dan boros akan mampu menciptakan ketersediaan anggaran dalam melakukan reformasi pendidikan ini.   

c. Meningkatkan Daya Serap Lapangan Kerja dan Berusaha

Kontibutor lain dalam kemiskinan adalah pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2013 sebanyk 7,4 juta, mengalami kenaikan dari 6,14 % menjadi 6,25% dibandingkan tahun 2012. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pengangguran mempunyai kecenderungan naik setiap tahun.   

Pengangguran menjadi beban ekonomis sebuah negara karena tidak mendukung tumbuhnya daya saing secara global. Dalam kenyataannya pengangguran di Indonesia masih sulit untuk dikendalikan. Gambaran solusi yang ditawarkan Prabowo-Hatta dengan pembukaan lahan pertanian baru yang dalam kendali BUMN dan industrilisasi pengolahan berbasis padat karya merupakan wacana berharga yang patut ditunggu untuk mengurangi pengangguran.

Bila kebijakan ini konsisten dan berhasil maka target penciptaan 2 juta lapangan kerja pertahun tidak mustahil akan dicapai sehingga di tahun ke-5 pemerintahan Prabowo-Hatta, pengangguran benar-benar dapat dikendalikan. 

Saya menyakini bahwa realisasi 3 (tiga) hal diatas dapat mengentaskan kemiskinan secara bertahap untuk mencapai indeks gini 0,31 serta dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85. Selebihnya adalah mendorong naiknya pendapatan perkapita penduduk dalam kerangka pertumbuhan ekonomi diatas angka 7%.

Saya tidak sabar menanti 9 Juli 2014, yang menjadi momentum perubahan mendasar dalam tata pemerintahan di Indonesia. Dan saya niatkan nomor 1, untuk mewujudkan Indonesia yang Gemah Ripah Loh Jinawe, Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo.  

---

Sumber Bacaan  a). bps.go.id - b). bkkbn.go.id - c). Agenda Prabowo-Hatta - d). Worldbank.org Sumber Gambar   Modifikasi sendiri dengan sumber dasar Goggle