Selalu Berpolemik, Kapan Urusi Rakyat ?

Pemerintahan Jokowi-JK sepertinya masih mencari formula yang tepat bagi republik ini. Sudah hampir setahun ternyata masih saja meraba-raba. Dalam perjalanannya malah sering memunculkan kebijakan yang justru menyebabkan polemik nasional berkepanjangan. 

Masih ingat dalam benak saya tentang misconduct pelantikan kabinet di pelabuhan dulu. Setelah itu muncul pemahaman yang bias tentang Kartu Indonesia Pintar dan teman-temannya versus BPJS (rintisan pemerintah SBY). Yang relatif baru adalah kenaikan BBM per Januari dikala harga minyak dunia turun. Walaupun akhirnya dikoreksi lagi toh dibanyak tempat tidak membantu menurunkan harga-harga yang sudah terlanjur melambung. 

Polemik hangat adalah penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri dimana sehari sebelum Fit and Proper Test Lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mengejutkan justru menetapkan yang bersangkutan sebagai 'tersangka' penerima janji-janji dan hadiah dari pihak lain dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara. Polemik ini seketika melarutkan suasana duka bangsa dengan jatuhnya Air Asia di perairan Karimata.   

Saya jadi bertanya, kalau selalu muncul kebijakan yang berpotensi menyebabkan polemik kapan janji-janji politik saat kampanye dipenuhi. 

Selama ini rakyat disuguhi atraksi dan pertunjukan para pemimpinnya yang muncul bak pahlawan. Rasa-rasanya, rakyat tidak terkesan atas aksi menteri yang lompat pagar. Rakyat juga tidak akan bertepuk tangan atas aksi penenggelaman kapal-kapal asing dibawah menteri Susi. 

Siapapun tahu kalau republik ini memang mengedepankan asas praduga tak bersalah, tetapi ada hal yang lebih tinggi dari itu yakni asas moralitas dimana rakyat adalah pemiliknya

Rakyat tidak tertarik mendengar kebijakan sporadis yang diambil gara-gara kecelakaan Air Asia yang sejatinya hanya dipergunakan untuk menaikan rating personal alias pencitraan. Rakyat kecil hanya menunggu bagaimana kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan terjangkau. Itu saja !  

Memang, siapapun paham bahwa pengangkatan menteri, pembantu menteri, kapolri dan jabatan yang setara dengan itu adalah hak prerogartif presiden. Itu karena undang-undang telah mengaturnya. Tetapi apa kata dunia kalau seorang calon pejabat negara yang secara hukum menyandang status tersangka tetap dilantik menduduki sebuah jabatan tertententu. 

"Dimana letak kewibawaan negera. Koyo ora ono liyane Wae!" begitu kata sebagian besar orang. 

Siapapun tahu kalau republik ini memang mengedepankan asas praduga tak bersalah, tetapi ada hal yang lebih tinggi dari itu yakni asas moralitas dimana rakyat adalah pemiliknya, begitu kata ahli hukum yang berdebat dalam Indonesia Lawyer Club (ILC) yang dipandu Karni Ilyas tempo hari. 

Polemik ini berpotensi menyebabkan munculnya protes dan aksi turun ke jalan yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan. Ketika ini terjadi maka dampaknya sangat hebat yakni turunnya rupiah, terhambatnya investasi, kenaikan harga-harga dan sebagainya. Siapa yang rugi, pasti rakyat !

Duh, Bapak-Bapak pemimpin bangsa, kapan sampeyan bersedia meninggalkan ego dan fokus pada pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Rakyat memilih sampeyan itu karena menganggap punya kompetensi dan hati nurani. Waktu sampeyan akan habis untuk berpolemik. Trus kapan mengatasi hilangnya gas melon dari pasaran atau mencarikan solusi produk gula nasional yang menumpuk di gudang karena kalah dengan gula impor ?